IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto mengungkap skandal besar di jantung proyek strategis nasional.
Operasi yang dilakukan Bareskrim Polri menemukan praktik penambangan tanpa izin yang telah berlangsung sejak 2016 dan diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp5,7 triliun, terdiri dari kerugian akibat pengurasan sumber daya batubara (deplesi) senilai Rp3,5 triliun dan kerusakan hutan Rp2,2 triliun.
Dalam operasi tersebut, Bareskrim menyita 351 kontainer batubara ilegal, alat berat, dan menangkap tiga tersangka. Modus para pelaku adalah menggunakan dokumen palsu dari perusahaan seperti PT MMJ dan PT BMJ untuk mengelabui proses distribusi.
Batubara ilegal dikumpulkan di stock rom atau gudang, dikemas dalam karung, lalu dikirim lewat jalur laut menggunakan kontainer dari Pelabuhan Kariangau Terminal (KKT) Balikpapan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Para pelaku memanfaatkan dokumen milik perusahaan yang memiliki Izin Usaha Produksi (IUP) agar seolah-olah batubara yang dikirim berasal dari tambang legal.
Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengawasan sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba).
Peneliti PWYP Indonesia, Adzkia Farirahman (Azil), menyebut bahwa kegiatan tambang ilegal yang berlangsung hampir satu dekade di kawasan prioritas nasional menunjukkan adanya kelumpuhan pengawasan.
“Bagaimana mungkin tambang ilegal bisa beroperasi begitu lama di kawasan prioritas nasional seperti IKN tanpa deteksi dini?” ujar Azil dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).
Ia juga mendorong investigasi menyeluruh terhadap seluruh rantai aktor yang terlibat, mulai dari penambang, penyedia jasa transportasi, agen pelayaran, perusahaan pemilik izin, pengelola pelabuhan, hingga pejabat terkait.
Azil juga menyoroti perlunya evaluasi serius oleh Kementerian ESDM terhadap tata kelola sektor minerba, khususnya aspek pengawasan dan sistem deteksi dini. Apalagi, aktivitas ini berlangsung di kawasan konservasi, menimbulkan tanda tanya besar mengenai kemungkinan adanya pembiaran.
“Penambangan ilegal di kawasan konservasi seperti Tahura Bukit Soeharto tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mempercepat degradasi lingkungan, meningkatkan emisi karbon, dan menghambat transisi energi berkelanjutan,” tegasnya.
PWYP juga menyinggung lemahnya peran Satgas Penanganan Penambangan Liar yang dibentuk oleh Otorita IKN bersama aparat penegak hukum pada 5 September 2023.
Meski satgas ini bertugas mencegah aktivitas tambang ilegal di kawasan IKN, yang diklaim sebagai kota hijau rendah emisi karbon, ia menilai Satgas ini belum efektif mendeteksi atau menghentikan operasi ilegal skala besar seperti yang baru terungkap ini.
Karena itu, ia mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh IP di sekitar IKN dan pemberian sanksi tegas kepada perusahaan yang terlibat pemalsuan dokumen.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem pemantauan digital yang dilengkapi dengan verifikasi lapangan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.