Konservasi Indonesia menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi laut yang ramah iklim.
Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mendukung target pemerintah memperluas kawasan konservasi laut hingga 97,5 juta hektare.
Vice President Program Konservasi Indonesia, Fitri Hasibuan, mengatakan pihaknya siap mendukung pencapaian sekitar 20 juta hektare kawasan konservasi lepas pantai, khususnya di wilayah lepas pantai seperti Pantai Barat Sumatra dan Laut Banda. melalui kerja sama teknis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kerjasama ini mencakup penyusunan tata ruang laut dan pengembangan kawasan ekosistem karbon biru, ekosistem laut yang berperan sebagai penyerap emisi karbon alami.
Saat ini, sekitar 30 juta hektare wilayah laut Indonesia telah terlindungi. Masih ada sekitar 67,5 juta hektare yang perlu segera ditetapkan untuk memenuhi target nasional.
Menurut Fitri, pengelolaan kawasan konservasi ini bukan hanya mendukung perlindungan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat pesisir, komunitas lokal, dan masyarakat adat.
“Komitmen ini mendukung kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan mata pencaharian, pengendalian overfishing, dan pengembangan ekowisata berbasis alam,” ujar Fitri dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).
Ia menambahkan, perluasan kawasan konservasi akan memberi dampak nyata bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, masyarakat tetap bisa mengandalkan sektor perikanan dan pariwisata sebagai sumber kehidupan.
Lebih jauh, Fitri mengatakan bahwa Konservasi Indonesia saat ini bekerja di berbagai wilayah strategis yang memiliki nilai ekologis tinggi dan potensi karbon biru yang besar.
Wilayah-wilayah tersebut meliputi pesisir barat Sumatra (WPP 572), Bintan di Kepulauan Riau, Laut Banda, Bentang Laut Kepala Burung (Bird’s Head Seascape), serta kawasan Sunda Banda seperti Wetar, Belu, dan Teluk Saleh di Sumbawa.
Selain itu, ruang lingkup kerja sama dengan KKP tidak hanya mencakup aspek teknis dan ilmiah, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Fitri menilai kerja sama ini dapat menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan mitra pembangunan mendorong kebijakan perlindungan laut yang lebih inovatif dan berdampak.
Ia juga berharap integrasi antara pendekatan ilmiah, kebijakan, dan keterlibatan masyarakat bisa mempercepat pengembangan kawasan karbon biru sebagai bagian dari solusi berbasis alam yang mendukung target iklim nasional dan global.
Di akhir pernyataannya, Fitri menekankan pentingnya menjaga laut bukan hanya sebagai sumber daya ekonomi, melainkan juga sebagai warisan ekologis yang harus dijaga keberlanjutannya.